2010 Indonesia Bersih KKN

Oleh : Nora Meilinda Hardi

Selama Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih ada, kita tidak dapat bergerak melangkah secara leluasa. Alih-alih meraih keberhasilan lainnya dengan memuaskan, yang ada kita semakin kehabisan energi di tengah perjalanan. Ibarat sesosok hantu yang gentayangan di berbagai tempat dan diyakini angker. Dia diyakini ada, namun tidak bisa dilihat kasat mata oleh semua orang. Orang yang bisa melihat hantu itu dia tidak berusaha memperlihatkan ke orang awam, apalagi mengamankannya. Akhirnya hantu itu bisa beredar leluasa dan menjadi mahluk yang ditakuti semua kalangan.

Selepas rezim Orde Baru, KKN menjadi menu obrolan yang mengasyikkan bagi rakyat Indonesia. Mulai dari pengamen sampai presiden, fasih betul membicarakan penyakit negara yang sudah akut ini. Namun kenapa penyakit ini masih saja belum bisa disembuhkan? Apakah tidak ada penawarnya, atau jangan-jangan kita yang menderitanya bandel tidak disiplin menjaga larangan, sehingga penyakit ini betah menetap ditubuh kita yang sudah rentan.

Tidaklah heran, meskipun negara mencanangkan bersih dan bebas dari KKN, KKN masih tetap menjadi momok dan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi bangsa. Mungkin sekarang Indonesia peringkatnya naik menjadi ke dua atau kesatu untuk urusan KKN ini. Bisa kita tengarai, selama KKN masih merajarela di setiap sendi negara, program kerja apa pun yang ditawarkan pemerintah belum bisa berjalan efektif. Dan tidak sedikit orang yang terdzhalimi dengan KKN ini.

Di antara permasalahan-permasalahan yang sampai sekarang belum bisa teratasi sebagai efek KKN adalah pengangguran. Pengangguran hanya dapat dipecahkan dengan penciptaan lapangan kerja, yang berarti dibukalah investasi untuk para investor dari dalam ataupun luar negeri. Dan para investor ini tidak akan datang selama tidak ada kepastian hukum. Sementara, hukum di kita masih dijadikan ajang komersialisasi sehingga yang mampu membayar lebih dialah pemenangnya.

Keamanan dan ketertiban pun semakin semrawut karena KKN yang tidak bisa dihabisi. Karena jasa pelayanan publik untuk memberikan ketertiban dan keamanan umum dijualbelikan. Bagi pengusaha yang mengerti dan kalkusinya masih cocok, keamanan diperoleh dengan membayar aparat terjaga dari pajak dan petugas bea cukai. Jadi tidak adanya keamanan disebabkan oleh sengaja tidak diamankan supaya aparat keamanannya dibayar. Ini adalah mengomersialkan jabatan atau KKN.

Dan persoalan lainnya yang menjadi krusial adalah tentang pendidikan. Pendidikan merupakan sentral dalam pengembangan bangsa, namun susah untuk maju karena KKN pun sudah melumpuhkannya. Pendidikan yang selalu disebut sebagai program prioritas, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 2002, anggaran pendidikan harus 20 persen dari seluruh APBN. Mengacu pada APBN 2004, ini berarti Rp 87 triliun. Anggaran pembangunan seluruhnya Rp 70 triliun. Maka kalau menuruti Undang-Undang 2002 semua menteri tidak membangun kecuali Menteri Pendidikan Nasional. Itupun anggarannya masih kurang Rp 17 triliun.

Terakhir, adalah masalah kemiskinan. Tidak perlu dijelaskan betapa kemiskinan merupakan malapetaka dahsyat, di samping pelanggaran HAM yang luar biasa. Demikian banyaknya orang menjadi miskin setelah berapa puluh tahun merdeka, seraya membiarkan orang-orang asing mengeduk kekayaan negeri ini yang sangat mahal harganya. Meskipun kebagian, namun itu tidak adil pembagiannya kepada rakyat Indonesia.

Bagian terbesar dari rakyat miskin kita adalah petani dan nelayan, 80 persen dari petani adalah buruh tani yang menggarap lahan milik tuan-tuan tanah perkotaan. Buruh tani yang bekerja mati-matian menggarap lahan milik tuan tanah, hanya memperoleh bagi hasil 2/5 saja dalam bentuk natra. Tuan-tuan tanah yang tidak bekerja memperoleh 3/5. Buruh tani tidak dapat hidup dari 2/5 hasil garapannya. Mereka harus bekerja ekstra melakukan apa saja sekenanya. Setelah menambah pendapatan dengan cara ini, mereka hanya mampu makan dua kali sehari, yang terdiri dari beras dan sayur sekedarnya yang direbus.

Tidak hanya itu, masih banyak korban-korban lain dari keganasan KKN. Apa pun yang kita rasakan sebagai masalah, kalau ditelusuri sampai ke akarnya, kita akan sampai pada muara yang satu, yaitu KKN. Maka selama pemerintah tidak mengadakan program pemberantasan KKN yang konkret, yang menyeluruh ke semua lapisan, semua instansi, dan setiap diri rakyat Indonesia. Kemudian pemerintah yang didukung seluruh rakyat untuk dapat mewujudkannya dalam bentuk rencana tindak (plan of action). Karena kalau tidak seperti itu, semua program atau platform itu tidak akan terwujud secara optimal.

Seperti apa program pemberantasan KKN yang tidak hanya slogan semata, yang bukan secantik retorika para penguasa? Sebenarnya cukup sederhana, seperti yang sudah dibuktikan oleh negara-negara tetangga, yaitu carrot and stick, berikan pendapatan yang memadai. Kalau masih melakukan KKN, diberikan hukum yang seberat-beratnya. Namun karena sudah terlanjur demikian ruwetnya hal ikhwal KKN ini, karena faktor satu dan lain saling berkaitan, maka perlu adanya pembenahan di berbagai bidang.

Garis besar dalam pemberantasan KKN sebagai berikut. Pertama, menyusun stuktur kabinet yang optimal. Ini berarti akan ada penggabungan atau penghapusan kementrian. Kedua, stuktur organisasi dan jumlah personalia yang dibutuhkan, serta tugas pokok dan fungsinya dibuat optimal. Lalu terakhir, ketiga, buat perbandingan tingkat pendapatan bersih dari semua PNS dan TNI/Porli dari yang terendah sampai tertinggi dibuat seadil-adilnya.

Tahun 2009 menyisakan beberapa hari lagi, yang kemudian perjalanan kita berlanjut ke tahun 2010. Tentunya jejak langkah kita yang kita injakkan di tahun 2010, membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas yang lebih dari tahun 2009. namun sangat disayangkan, ketika kita meninggalkan 2009, tidak dengan gembira bersuka cita, karena begitu banyak persoalan yang belum dituntaskan. Memang semua ini diperlukan biaya yang cukup besar. Namun jika ada tekad dan keinginan baik dari semua masyarakat, bukan hal yang mustahil semua mimpi ini terwujud. Dan semoga istilah KKN pada 2010 ini berubah makna menjadi Kemandirian dan Kesejahteraan Negeri. Amin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: