Drama Musema, Berawal dari POK

Oleh Fikri Fauzan

Pagi itu tak kurang dari seratus mahasiswa berbaris di depan Gedung Rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Demokrasi Kampus (FDK) terus melontarkan yel-yel dan teriakan keras. Tangan mereka terkepal mengacung ke atas langit. Tak ketinggalan, jari tengah mereka pun ditujukan pada orang-orang yang sedang menggelar Musema. Wajah mereka marah.

Aksi ini ternyata dipicu oleh ketidaksetujuan FDK terhadap penggunaan Pedoman Organisasi Kampus (POK) saat Musyawarah Senat Mahasiswa (Musema) yang berlangsung pada 23-24 November 2009. Musyawarah yang bertujuan memilih Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) tersebut dianggap tidak demokratis.

Dalam pernyataan sikapnya, FDK menuntut agar Musema dibubarkan dan menggantinya dengan sistem pemilu raya. Selain itu, FDK mengajak agar seluruh mahasiswa menolak segala bentuk buku-buku panduan yang menafikan kompromi langsung dengan mahasiswa (POK, red-).
“Terdapat perbedaan antara POK dengan SK Dirjen. Saat ini, Musema menggunakan POK sebagai pedomannya. Padahal SK Dirjen berkedudukan lebih tinggi,” ujar Uwais, juru bicara FDK.

Uwais memaparkan, perbedaan itu bisa dilihat di salah satu pasal dalam POK yang membahas tentang kedudukan Musema. “Saya lupa pasal berapa, namun di POK disebutkan bahwa Musema berkedudukan sebagai badan tertinggi normatif tingkat universitas. Padahal di SK Dirjen hanya disebut sebagai badan tinggi normatif.”

Perbedaan ini, lanjut Uwais, bisa menimbulkan persepsi bahwa Musema tidak bisa diganggu gugat dengan adanya status tertinggi tersebut. Padahal akibatnya sangat fatal, tidak ada lagi demokrasi di kampus ini. “Sangat tidak representatif jika ketua Dema dipilih hanya oleh beberapa puluh orang. Padahal jumlah mahasiswa di kampus ini mencapai sepuluh ribu,”

Saat Suaka membandingkan POK dan SK Dirjen, ternyata memang terdapat perbedaan antara keduanya. POK bab IV pasal 8 berbunyi Musema berkedudukan sebagai badan tertinggi normatif tingkat universitas. Sedangkan di SK Dirjen bab III pasal 4 ayat 1, bunyinya Musyawarah Senat Mahasiswa sebagai badan tinggi normatif di PTAI.
Menanggapi perbedaan ini, Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan Endin Nasrudin menyatakan masalah ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. POK, kata Endin, adalah penjabaran dari SK Dirjen yang disusun dan disetujui oleh perwakilan senat fakultas tiap. “Saya pernah mengatakan pada beberapa mahasiswa yang protes soal perbedaan ini. Jika ada yang ingin mengubahnya, silakan buat laporan tertulisnya. Namun hingga kini, tidak ada satu pun pernyataan tertulis yang masuk,” papar Endin.

Meski ada pernyataan seperti itu dari pihak rektorat, aksi demonstrasi FDK tetap berlangsung. Bahkan, sempat terjadi pelemparan beberapa telur ke kaca gedung rektorat. Saat itu massa mencoba menerobos masuk meski terdapat menjagaan ketat dari beberapa satpam kampus.
Siang harinya, massa berhasil memasuki gedung rektorat dan mengurung ruang persidangan yang dilaksanakan di lantai dua gedung rektorat. Di sana sempat terjadi ketegangan antara massa dengan pihak panitia dan peserta yang tidak diperbolehkan keluar.

Aksi semakin memanas pada sore harinya setelah muncul puluhan mahasiswa pro-Musema yang berdemo di depan pintu gedung rektorat. Hingga malam, aksi kedua massa ini tetap berlangsung. Massa FDK di lantai dua, sedangkan massa pro-Musema di lantai dasar.

Keributan pun tak terhindarkan. Kejadian ini berawal dari protes peserta yang terkurung di ruang sidang. Saat itu mereka tidak diperbolehkan oleh massa untuk keluar. Bahkan untuk shalat, massa FDK menyediakan tempat di ujung lantai dua gedung rektorat, agar peserta tidak berkeliaran. Akibat pengurungan ini, dua peserta sidang mengalami pingsan dan dievakuasi ke luar.

Melihat kejadian ini, massa pro-Musema segera naik ke lantai dua untuk mengusir massa FDK. Tindakan ini memicu pertengkaran antara kedua belah pihak. Bentrok fisik pun terjadi. Bahkan, sempat terjadi adu jotos antara beberapa demonstran. Akibatnya, pihak rektorat ditemani beberapa satpam terpaksa turun tangan. Setelah membuat beberapa kesepakatan di ruang Kepala Biro A2KPSI mengenai kelanjutan Musema, kedua belah pihak membubarkan diri.

“Terdapat dua opsi dari hasil pertemuan tersebut. Pertama, POK tetap digunakan hingga LPJ pengurus Dema saat ini, dan baru diamandemen oleh pengurus selanjutnya. Kedua, masa jabatan Dema sekarang diperpanjang untuk merumuskan amandemen pelaksanaan pemilu raya,” ujar mantan Purek III Zaenal Abidin, yang juga mengikuti pertemuan tersebut.

Kericuhan di Hari Kedua
Aksi ini ternyata tidak berakhir disitu. Meski telah membuat kesepakatan, massa FDK kembali melakukan demonstrasi di depan rektorat keesokan harinya. Bahkan demo ini harus berakhir dengan tindakan-tindakan anarkis dari massa.

Beberapa saksi mengatakan, tindakan anarkis ini dipicu oleh aksi walk out yang dilakukan beberapa peserta sidang. Menurut Hendra Gunawan, aksi walk out yang dilakukannya bersama beberapa peserta lain karena tindakan presidium sidang satu yang main mengesahkan pasal tanpa mengindahkan interupsi peserta. “Sudah sangat jelas Musema kali ini dipolitisir oleh kepentingan golongan tertentu,” kata Hendra.

Hal berbeda diungkapkan Arif Prastian Muhibat. Mahasiswa yang biasa dipanggil Koi ini menyatakan, kericuhan terjadi karena Baim (salah satu massa FDK, red-) dibawa oleh satpam. Setelah itu, barulah massa FDK mulai mendobrak pintu rektorat yang dijaga satpam dan melemparinya hingga pecah.

Massa yang berhasil memasuki gedung rektorat kemudian berusaha masuk ruang persidangan dengan mendobrak pintu ruang persidangan sehingga kaca pintu ruangan persidangan tersebut pecah. Namun pintu ruangan persidangan tertahan oleh beberapa meja yang ditumpuk oleh para peserta untuk menahan massa masuk ruangan.

Akibat keadaan yang semakin tidak terkendali, akhirnya peserta sidang di evakuasi melalui jalan belakang rektorat, kemudian memasuki ruangan al-Jamiah dan keluar dari gedung psikologi.

Menanggapi kejadian ini, Ali Santosa selaku Ketua Dema sangat menyayangkannya. “Seharusnya mereka tidak berbuat seperti itu. Secara pribadi, saya pun menyetujui adanya demokrasi, namun tidak dengan cara yang anarkis,” kata Ali.

Ali menyatakan, sistem pemilihan di UIN Sunan Gunung Djati memang seperti itu, dengan sistem delegasi. “Kita mengikuti aturan yang ada, sesuai SK Rektor nomor 70 tahun 2008 dan SK Dirjen nomor 253 tahun 2007. Jika ada yang mau menggugat, mengapa tidak dari dulu saat aturan ini baru disahkan? Mengapa baru saat Musema sekarang?” ungkap Ali.

Selain itu, mengadakan pemilu raya tidaklah mudah. Butuh banyak waktu dan biaya. Dengan demikian, masa kepemimpinannya yang sudah satu setengah periode ini pun akan kembali ditambah. “Jika sudah begitu, siapa yang rugi?” kata Ali.

Seharusnya, kata Ali, semua mahasiswa mengerti bahwa sistem yang berlaku di UIN Bandung memang seperti ini, dan hal tersebut tidaklah salah. “Lihat saja beberapa negara lain, mereka pun ada yang memakai sistem delegasi seperti di sini. Jadi, sebenarnya sistem delegasi juga bagian dari demokrasi, tapi bentuknya adalah demokrasi terpimpin,” lanjut Ali.**

(Laporan: Fikri, Firman, Tina, Godi, Helda, Aida, Miftahul Khoer)

Comments
2 Responses to “Drama Musema, Berawal dari POK”
  1. kejarsetoran says:

    mahasiswa kok sibuk dengan masalah kursi organisasi. kenapa gak sibukkan diri dgn karya kreatif. jgn mau gontok2an hanya utk jabatan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: